Jakarta –
Masih menjadi misteri siapa yang akan menjadi Menteri Pariwisata baru di era Prabowo-Gibran. PHRI juga punya pesan untuk menteri baru.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan menteri pariwisata baru.
Menurutnya, Menteri Pariwisata harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pariwisata dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Menteri pariwisata yang cocok adalah menteri yang berani mengambil keputusan. Menteri yang akan menyelesaikan semua permasalahan di industri pariwisata, membicarakan permasalahan industri dengan kementerian lembaga lain,” kata Alan, sapaan akrabnya. , Kamis (17/10/2024).
Kalau bicara pariwisata itu hanya promosi saja, terlalu sedikit. Masalah industrinya lebih besar. Persaingan kita di ASEAN juga sangat kuat, kata Alan.
Meski Indonesia naik dari peringkat 32 ke peringkat 22 dunia dalam Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pariwisata tahun 2024, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan dari sudut pandang industri.
Pasalnya, industri pariwisata Indonesia justru tertinggal dibandingkan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam pasar pariwisata ASEAN, sedangkan Indonesia hanya berada di peringkat kelima.
Idealnya sama-sama menang. Meski tayangannya bagus, tapi industrinya tidak sehat dan kita tidak bisa menggerakkan pasar, katanya.
Ia juga menyoroti peraturan tertentu sebagai kunci untuk meningkatkan kesehatan industri pariwisata. Misalnya, sektor perhotelan di Indonesia memerlukan kebijakan yang realistis mengenai standar bisnis perhotelan.
Standar usaha perhotelan tertuang dalam UU 10 Tahun 2009 yang disingkat menjadi PM 53. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja, aturan tersebut tidak lagi bersifat wajib, ujarnya.
Alan juga berharap pemerintah segera mengambil kebijakan mengeluarkan pedoman klasifikasi hotel, mengingat saat ini belum ada pedoman khusus.
“Ada SNI Hotel dan SNI CHSE, tapi siapa yang mau pakai?” dia bertanya.
Terkait pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Maulana menilai pemisahan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Menurut dia, kedua industri tersebut mempunyai permasalahan besar sehingga masing-masing harus berdiri sendiri dan mendapat perhatian lebih.
“Ekraft memiliki potensi yang besar dan jika didukung oleh industri pariwisata akan sangat menarik,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan, perpecahan ini tidak boleh menghambat kerja kementerian karena persoalan nomenklatur belum terselesaikan.
“Kementerian tidak boleh sibuk dengan nomenklaturnya, karena pemerintah ingin mengejar pertumbuhan industri pariwisata,” pungkas Alan. Saksikan “Sandiaga Bicara Kriteria Ideal Penggantinya sebagai Menparekraf” (wsw/wsw)
Leave a Reply