Soal Kebocoran Data, Menkominfo Tegaskan Hacker Bukan Pahlawan

Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Ari Setiadi menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak salah paham terhadap hacker yang kerap menjadi biang keladi kebocoran data. Dia menyatakan bahwa masyarakat harus menyalahkan peretas.

“Dalam kasus yang baik ini, saya ingin sampaikan kepada media bahwa hacker bukanlah pahlawan. Kalau ada kebocoran data, jangan menghina (pemerintah). Pasti mereka (peretas) yang melakukannya,” kata Budi. Awak media usai acara grand launching JST1 Tier IV di Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bud bingung dengan motif para peretas setiap melancarkan serangan. Bahkan, kata dia, jika penyerangan itu dilakukan di fasilitas umum.

“Ya, mitigasinya harus ditingkatkan melalui keamanan siber kita,” kata Budi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2024 kebocoran paling banyak terjadi di Indonesia. Apalagi, tak hanya data pribadi masyarakat yang menjadi sasaran, peretas juga menyasar instansi pemerintah.

Bocoran terbaru mencakup data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan informasi terkini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.

“Kita sedang melakukan investigasi lagi, apakah ada hubungannya dengan ini, kita dalami. Kemudian kita juga menunggu untuk menghubungi BSSN untuk melakukan forensik seperti biasa dan topologi yang penting untuk arah ke depan. penyidikannya,” kata Himawan (23/9).

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengklarifikasi soal kebocoran data pribadi dan NPWP milik warga, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hadi menyampaikan, hasil koordinasinya dengan BSSN mengungkapkan sebagian data NPWP yang bocor tidak sesuai dengan data aslinya.

Hadi menjelaskan, data NPWP tidak berada dalam fasilitas PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Diduga data tersebut diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.

“Dari data di lapangan memang benar NPWP tidak masuk ke dalam penyewa PDNS 2 Surabaya. Kemudian kami juga saat ini bekerja sama dengan BSSN dan masih melakukan verifikasi terkait data yang bocor tersebut, termasuk nomor ponsel, NIK, dan NPWP. .Analisis sementara telah diperoleh.” Dari BSSN, ada beberapa data yang dinyatakan tidak sesuai dengan data aslinya. Tonton video “Harapan Cominfo untuk KTT global berikutnya” (hps/fay)